Hadirkan Sosok Inspirasi

  • September 25, 2019

Hadirkan Sosok Inspirasi

Hadirkan Sosok Inspirasi

BANDUNG – SMP Darul Hikam (DH) memperingati Hari Pahlawan dengan cara yang beda.

Tak hanya sekedar seremonial, namun memunculkan sosok inspirasi.

Menurut guru senior DH Linda Nurlinda, pahlawan merupakan sosok yang mampu menginspirasi banyak orang. Guru yang telah mengajar sejak tahun 1994 tersebut, mengatakan sosok pahlawan yang dimunculkan kali ini ialah sejumlah alumni DH yang sudah terbilang sukses di waktu muda. Seperti Media Zein, pengusaha muda yang sukses di bidang kecantikan, travel, kuliner dan lainnya.

Lanjut Linda kedatangan sejumlah alumni tersebut diperuntukan untuk menjadi guru

tamu yang dapat memberikan motivasi kepada seluruh siswa DH agar mereka bisa tahu, bagaimana menjadi pahlawan saat ini. ”Dengan menjadi pengusaha kita bisa membantu, membuka peluang untuk orang lain,” kata Linda saat ditemui di SMP Darul Hikam, Jalan Djuanda Kota Bandung, kemarin (9/11).

Terang dia, guru tamu yang khusus dilaksanakan setiap hari pahlawan. Dimana pada tahun ini, para guru tamu merupakan alumni sekolah yang sudah sukses dan berbagi pengalaman dengan para adik kelasnya. ”Alumni yang sudah berhasil, kini menjadi guru tamu yang berbagi pengalamannya untuk memotivasi juniornya,” ungkapnya.

Menurutnya dengan menjadi guru maka para alumni dapat merasakan pengalaman

sebagai seorang guru, terutama dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Disamping memberikan pengajaran dalam memotivasi dan menginspirasi para siswa. ”Jadi siswa dapat melihat bagaimana kerja keras yang dilakukan para alumninya untuk sukses dan maju,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut terdapat 20 guru tamu dari alumni yang mengajar di 16 kelas di SMPN Darul Hikam. Dimana dari setiap alumni memiliki berbagai macam latar belakang mulai dari pengusaha, mahasiswa, karyawan, dokter dan lain sebagainya. ”Kisah inspiratif mereka tentu akan menjadi cerminan bagi para siswa dalam menentukan langkahnya ke depan. Terlebih banyak siswa yang masih bingung apa yang akan dilakukan oleh mereka setelah menyelesaikan jenjang pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu salah seorang guru tamu yang juga pengusaha muda, Median Zein merasa bangga dan senang karena dapat mengajar di sekolah yang telah membesarkannya tersebut. Dimana dapat berbagi pengalaman dan motivasi terutama untuk berani menjadi seorang enterpreuneur.

”Ini merupakan kesempatan langka karena dapat berbagi dengan adik kelas. Dalam hari pahlawan ini, kita sebagai alumni ingin memperlihatkan bagaimana kegigihan dan perjuangan untuk dapat memperoleh hasil terbaik,” tambahnya

 

Baca Juga :

Didik Anak, Orang Tua dan Guru Bersikap Bijak

  • September 25, 2019

Didik Anak, Orang Tua dan Guru Bersikap Bijak

Didik Anak, Orang Tua dan Guru Bersikap Bijak

BANDUNG – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menggelar seminar parenting di Hotel Travello

Kota Bandung, kemarin (16/11). Kegiatan tersebut membahas bagaimana menjadi guru dan orang tua yang bijak dalam mendidik anak di rumah maupun di sekolah.

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Abdul Gaos menyebutkan dengan terbentuknya Direktorat Pendidikan Pembinaan Pendidikan Keluarga di Kemendikbud akan lebih banyak masukan masukan konten pendidikan keluarga di sekolah dari semua jenjang pendidikan dari mulai PAUD hingga SMP.

”Kalau dulu sudah ada dan sudah dijalankan oleh sekolah. Mungkin sekarang strukturnya

lebih dijelaskan seiring dengan struktur dari Kementerian,” jelas Abdul Gaos yang juga sebagai Ketua Pokja Pendidikan Keluarga pada Disdik Kota Bandung, kemarin.

Disebutkan Gaos, tujuan dari seminar yang mereka selenggarakan untuk memberikan pemahaman ke orang tua dan guru tentang cara mendidik anak. Gaos menyebutkan hal itu merupakan tanggung jawab bersama. ”Jadi tidak serta merta orang tua hanya menyerahkan anak kepada sekolah, lalu lepas tangan. Selama di sekolah yang menjadi tugas utamanya bapak ibu guru di sekolah, tapi orang tua pun tetap memberikan pembinaan di rumah,” jelas dia.

Selain memberikan waktu khusus ke anak di rumah, orang tua juga harus memberikan

perhatian yang lebih kepada anak. Tidak harus ibu tapi semua anggota keluarga yang ada harus turut ikut andil dalam memberikan perhatian kepada anak. ”Artinya tanggung jawab itu berada di keluarga besar,” ungkapnya.

Kegiatan yang diinisiasi Forum Komunikasi Kepala Sekolah ini diharapkan memberikan dampak positif. Sehingga kegiatan kegiatan semacam itu akan lebih banyak, dan dapat disaksikan oleh orang tua, kepala sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK). ”Kita berupaya meningkatkan pendidikan inklusif, literasi, kemudian Bandung Masagi dan digital,” ucapnya.

Landasan empat pilar itu sebut dia, diharapakan dapat membekali anak anak untuk bisa berkembang baik daris egi akademisi, budaya dan agama. ”Dalam pembinaan bapak ibu guru di sekolah ada empat komponen yang harus di sampaikan kepada anak dan orang tua,” tutup dia

 

Sumber :

https://nashatakram.net/

KIP Penuhi Kebutuhan Siswa

  • September 25, 2019

KIP Penuhi Kebutuhan Siswa

KIP Penuhi Kebutuhan Siswa

BANDUNG – Program Indonesia Pintar Kembali di distribusikan Pemerintah Kota Bandung

Kali ini Program Indonesia Pintar di SDN Maleber Selatan Jalan Rajawali GG Latifah Kota Bandung, Selasa (14/11). Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial yang menyerahkan secara simbolis Bantuan Program Kartu Indonesia Pintar kepada Perwakilan Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar.

Mang Oded berharap agar bantuan program yang diberikan tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam bersekolah. “Jadi bantuan ini bisa ibu dan bapak manfaatkan untuk penuhi kebutuhan siswa bapak Ibu seperti seragam, tas sekolah, sepatu, buku dan hal lainnya yang menunjang kebutuhan pendidikan anak” jelasnya dihadapan Orang tua penerima manfaat PIP.

Tak hanya itu, Mang Oded menambahkan bantuan program ini perlu disyukuri,

ia mengaku bahagia mendapatkan Bantuan program Pemerintah Pusat melalui Advokasi DPR RI.

“Ini perlu disyukuri, Tak hanya ibu bapa saya pun ikut bahagia mendapatkan bantuan program bagi masyarakat Kota Bandung, tentunya ini membantu Pemkot Bandung,” ucapnya.

Sebelumnya Mang Oded memberikan Bantuan di SMP Mutiara dan SMK Mutiara Kota Bandung

serta meninjau Kegiatan Belajar Mengajar.
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan Bantuan Pemerintah Pusat yang didistribusikan Pemerintah Kota Bandung Kepada Sejumlah Sekolah yang ada di Kota Bandung, Rencananya di tahun 2017 terdapat 11.000 penerima.

Data Penerima Program PIP berasal dari Rekomendasi Sekolah Penerim , bantuan Program ini terbagi menjadi Siswa SD, SMP, dan SMA

 

Sumber :

https://egriechen.info/

Etika & Profesionalisme TSI

  • September 21, 2019

Etika & Profesionalisme TSI

Etika & Profesionalisme TSI

Pengertian Etika

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata ‘etika’ yaitu ethos sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu : tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar-belakangi terbentuknya istilah Etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis (asal usul kata), etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (K.Bertens, 2000). Biasanya bila kita mengalami kesulitan untuk memahami arti sebuah kata maka kita akan mencari arti kata tersebut dalam kamus.

Etika adalah  ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia

Sumber : https://filehippo.co.id/

kerja sektor telematika di Indonesia

  • September 21, 2019

kerja sektor telematika di Indonesia

kerja sektor telematika di Indonesia

elaskan dengan selengkap–lengkapnya kesempatan kerja sektor telematika di Indonesia!

Jawab :

Saat ini kondisi sektor telematika memang tidak sekritis sektor infrastruktur lainnya seperti ketenagalistrikan, jalan, dan perhubungan. Tetapi, jika tidak dicermati dan diantisipasi dengan saksama, mungkin sektor telematika di Indonesia hanya menjadi pasar gemuk barang-barang konsumtif yang akhirnya berpotensi meninabobokan rakyat dan melemahkan daya saing bangsa. Di samping mendorong pola hidup konsumtif, pada kenyataannya telematika sudah mulai memperburuk situasi “keliru budaya” seperti bertelepon, menonton televisi, serta berkirim pesan singkat sambil mengemudi di jalan raya. Suatu kondisi yang secara langsung memperparah tingkat kemacetan yang berujung kepada rasa kesal, mudah marah, dan stres pengguna jalan di kota besar.

Di sisi lain, terlambatnya operator menggelar jaringan telepon tetap telah menjadikan Indonesia tertinggal. Rendahnya penetrasi telepon tetap (di bawah empat persen) yang ditingkahi oleh mahalnya tarif internet telah menutup peluang publik memanfaatkan telematika untuk memperbaiki tingkat sosial dan ekonomi mereka.Telepon seluler atau ponsel memang telah menjadi alternatif bertelekomunikasi. Namun, kesenjangan digital (digital divide) semakin melebar. Meski sudah mulai merambah ke daerah, ponsel terkonsentrasi di kota-kota besar. Tidak jarang sebuah keluarga memiliki lebih dari empat ponsel, sedangkan masyarakat di pedesaan belum memiliki akses. Tidak bisa dimungkiri bahwa perkembangan industri telematika selalu berjalan lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan pemerintah dalam menyiapkan regulasi dan kebijakan. Kondisi yang sama juga terjadi di negara maju atau negara berkembang lainnya.

Sumber : https://downloadapk.co.id/

RNPK Majukan Pendidikan Dalam Wirausaha.

  • September 19, 2019

RNPK Majukan Pendidikan Dalam Wirausaha.

RNPK Majukan Pendidikan Dalam Wirausaha.

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 yang digelar bersamaan

dengan pelaksanaan pameran pendidikan membahas upaya memajukan serta mengembangkan pendidikan dan kebudayaan yang melibatkan sektor swasta. Acara dihadiri pula oleh berbagai lembaga pendidikan, organisasi masyarakat peduli akan pendidikan, bidang usahan dan industri.

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Subang Jawa Barat, Iim Gunawan memaparkan, dalam pelaksanaan pameran ini diberikan kesempatan bagi setiap sekolah untuk menggelar temu bisnis dengan perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan produktivitas dari produksi sekolah.

”Ada sebayak 78 stand yang ikut dalam pameran ini. Stan itu ada yang milik lembaga

pendidikan seperti SMK, pusat kegiatan belajar masyarakat, perusahaan teknologi pembelajaran, dan sanggar seni,” kata Iim, disela-sela acara pameran di SMKN 2 Subang Jawa Barat. Belum lama ini.

Menurutnya, dalam gelaran tersebut, setiap stan memamerkan produk hasil kegiatan belajar yang dibaut oleh siswa dengan yang tujuannya sekaligus untuk mengembangkan kewirausahaan dalam sekolah. Tidak hanya itu, lanjutnya, dalam acara ini juga, sekolah turut memamerkan sistem pemetaan lahan pertanian dan pemantauan melalui penggunaan teknologi drone.

”Ini hasil kerja sama dengan Pemerintah Belanda dan kegiatan ini memiliki target

untuk mendapatkan rekan usaha atau klien dari layanan yang diberikan oleh SMKN 2 Subang,” ujarnya.

Selanjutnya, Iim mengaku, saat ini SMKN 2 Subang masih menantikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan peraturan daerah terkait SMK dapat menjadi badan layanan umum daerah (BLUD).

”Supaya bisa mengatur keuangan sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari operasional sekolah dan mendapatkan pendapatan dari penjualan produk,” pungkasnya.(ziz)

 

Baca Juga :

Selama ada Persetujuan Sumbangan Bisa Dilakukan

  • September 19, 2019

Selama ada Persetujuan Sumbangan Bisa Dilakukan

Selama ada Persetujuan Sumbangan Bisa Dilakukan

Selain pungu­tan liar (Pungli) sekolah ma­sih bisa menerima sumbangan dari siswa selama

sumbangan tersebut sudah melalui rem­bukan orangtua siswa dan persetujuan pihak komite sekolah.

Dilansir dari laman resmi Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) , Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dewi Sartika mengungkapkan, pemberian dana sumbangan dari orang tua peserta didik kepada sekolah diperboleh­kan asalkan melalui regulasi yang tepat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

”Diperbolehkan selama dana tersebut dikelola dengan benar dan sesuai mekanis­me

melalui komite sekolah, serta melalui rapat orang tua sis­wa,” ungkap Dewi, belum lama ini.

Selain itu, lanjut Dewi, pungutan sumbangan juga harus bisa menga­komodir siswa ku­rang mam­pu dan pi­hak sekolah tidak pernah menentukan jum­lah nominal sumbangan ter­sebut.

”Kalau ada pemaksaan dan penentuan jumlah itu tidak diperkenankan,” ujarnya.

Dewi menjelaskan, untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) diperbolehkan menerima sumbangangan guna me­menuhi biaya investasi seko­lah selain lahan. Kendati demikian, untuk sumbangan tersebut pihak sekolah tidak diperkenankan menentukan jumlah nominal, apalagi jumlah sumbangan yang hingga bisa memberat­kan orangtua siswa.

”Sumbangan tersebut boleh dilakukan guna memenuhi kekurangan biaya

operasional sekolah sepanjang bantuan yang diberikan pemerintah belum mencukupi kebutuhan sekolah tersebut,” jelasnya.

Meski sumbangan dioper­bolehkan, namun Kadisdik tetap mewajibkan pihak se­kolah untuk membebaskan biaya sumbangan bagi siswa yang kurang mampu.

”Untuk menutupinya bisa berupa subsidi silang dari orang tua siswa yang mam­pu terhadap yang kurang mampu,” tandasnya.

 

Sumber :

http://asage.org/index.php/ASAGE/comment/view/8/0/36608

Bunda Literasi Diharapkan Mampu Percepat Budaya Membaca

  • September 19, 2019

Bunda Literasi Diharapkan Mampu Percepat Budaya Membaca

Bunda Literasi Diharapkan Mampu Percepat Budaya Membaca

Pengukuhan Bunda Literasi tingkat Kota Cirebon diharapkan mampu mempercepat budaya

mem­baca di kalangan masyarakat. Budaya membaca akan me­ningkatkan kemampuan ma­syarakat terutama generasi muda dan anak-anak.

Demikian diungkapkan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis saat melantik pengurus Bunda Literasi tingkat Keca­matan dan Kelurahan se Kota Cirebon tahun 2019 di Ruang Adipura, Rabu (20/2).

Tampak hadir Bunda Lite­rasi Kota Cirebon yang juga Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati.

“Tentu keberadaan Bunda Literasi akan menjadi moti­vator bagi anak-anak kita

untuk gemar membaca dan menulis,” ungkap Azis.

Azis menambahkan, pi­haknya berharap orangtua terutama Bunda Literasi harus mengajak anak-anaknya mem­baca ke perpustakaan. Per­pustakaan menjadi gudang ilmu yang memiliki berbagai catatan melalui buku yang ada.

“Mari kita tunjukan kepada warga Indonesia bahwa ma­syarakat Kota Cirebon memi­liki hobi gemar membaca dan menulis. Hal ini tentu untuk meningkatkan kemampuan­nya sehingga memiliki ilmu yang cukup untuk menggugah generasi inovatif,” kata Azis.

Sementara, Eti mengatakan keyakinannya jika Bunda Li­terasi tingkat Kecamatan

dan Kelurahan dapat meningkat­kan minat baca masyarakat. Bunda memiliki kedekatan dengan anak karena hampir setiap waktu bertemu.

“Ibu-ibu lebih dekat dengan keluarga sehingga program Bunda Literasi sangat tepat untuk mempercepat minat baca dan menulis masyarakat. Ternyata dengan berbagai pengalaman Bunda Literasi juga memiliki berbagai ino­vasi,” ujar Eti.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon, lanjut Eti sedang membuat program pojok baca. Pojok baca diupayakan ada di setiap RW sehingga masyarakat dapat meman­faatkan buku untuk mening­katkan kemampuannya melalui membaca

 

Sumber :

http://asage.org/index.php/ASAGE/comment/view/8/0/36607

Sejarah Kampung Banda

  • September 15, 2019

Sejarah Kampung Banda

Sejarah Kampung Banda

Mungkin tidak banyak orang mengenal Kampung Bandan. Mereka yang mengenal pun agaknya menginisiasikan kampung yang berada di wilayah utara Jakarta sebagai tempat kumuh.

Padahal di kampung ini ada cerita tersisa ketika Jakarta masih bernama Batavia.Berdasarkan catatan buku sejarah, dijelaskan asal muasal mengapa kawasan ini disebut Kampung Bandan. Pertama, kampung yang berlokasi di dekat Pelabuhan Sunda Kelapa ini diperkirakan berasal dari kata Banda, sebuah pulau di Maluku.

Ditengarai ada sekumpulan masyarakat Banda, di zaman Batavia yang menghuni kawasan ini. Penyebutan ini disebut lazim mengingat kasus lain punya kemiripan seperti penyebutan nama kampung China sebagai pecinan, atau nama tempat memungut pajak atau cukai (bea) disebut Pabean, dan Pekojan sebagai perkampungan orang Koja (Arab).

Kampung Bandan tahun 1955 (KITLV)

Banda juga bisa berasal dari kata Banda dalam bahasa Jawa berarti ikatan dibanda (diikat). Ini dihubungkan dengan peristiwa yang sering dilihat oleh warga pada zaman pendudukan Jepang.

Ketika itu Jepang sering membawa pemberontakan dengan tangan terikat melewati kampung ini untuk dieksekusi di Ancol.

Kemungkinan ketiga, yakni bahwa Banda merupakan pengucapan dari kata Pandan. Sebab di masa lalu kampung ini dipenuhi pohon pandan sehingga warga menyebut Kampung Pandan kemudian menjadi Kampung Bandan.

Apapun asal muasal nama tempat ini, yang pasti sejarah menyebutkan kampung ini merupakan penampungan budak dari Pulau Banda, Maluku, ketika JP Coen menaklukan pulau itu pada 1621.
Pembantain besar-besaran dilakukan Coen. Mereka yang selamat diboyong ke Batavia, dan budak-budak tadi memberontak melawan VOC di Marunda, Jakarta Utara.

Setelah periode perbudakan usai, para tawanan dipekerjakan di Pasar Ikan. Mengingat, kawasan kampung dekat dengan Pelabuhan Sunda Kelapa, yang otomatis dekat dengan Pasar Ikan.

Mereka tetap mendiami kampung tersebut, tumbuh berkembang dan beranak pinak. Di kawasan itu akhirnya dibangun pula jalur kereta api, yaitu ketika Pelabuhan Tanjungpriok (baru) dibangun.

Jalur kereta api itu untuk menghubungkan Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain terdapat stasiun, di Kampung Bandan juga masih berdiri sebuah masjid tua yang dikenal dengan nama masjid Kampung Bandan. Dengan kondisi yang kumuh, tak sehat, kotor, dan berantakan, kawasan ini tetap layak menjadi tujuan wisata karena menyisakan stasiun dan masjid dari abad ke-19.

Kepala UPT Kota Tua, Chandrian mengatakan Kampung Bandan merupakan cagar budaya yang masuk dalam peta kawasan kota sesuai dengan peraturan Gubernur No 34 tahun 2006 adalah batas bagian timur yang masuk dalam program revitalisasi Kota Tua.

Dengan kondisi yang kumuh di Kampung Bandan seakan membawa kita kembali melihat perbudakan dan kaum marginal di era postmodern Batavia

Campuran dari Sistem Hukum-hukum Eropa

  • September 15, 2019

Campuran dari Sistem Hukum-hukum Eropa

Campuran dari Sistem Hukum-hukum Eropa

sistem hukum indonesia Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari’at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Hukum perdata Indonesia

Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan.

Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu:

* Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
* Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan.
* Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda)), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.
* Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.

Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh para ahli hukum dan masih diajarkan pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia.

Sumber : https://downloadapk.co.id/