Sistem Pembayaran

  • August 6, 2019

Sistem Pembayaran

Sistem Pembayaran

Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa BI tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran die​jawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut clean money policy.

Apa itu Sistem Pembayaran/ SP?

Sistem Pembayaran/ SP adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Lantas, apa saja komponen dari SP? Sudah barang tentu harus ada alat pembayaran, ada mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir (settlement). Nah, selain itu juga ada komponen lain seperti lembaga yang terlibat dalam menyelenggarakan sistem pembayaran. Termasuk dalam hal ini adalah bank, lembaga keuangan selain bank, lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, perusahaan switching bahkan hingga bank sentral (lihat Perkembangan).

 

Evolusi Alat Pembayaran

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Kalau kita menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antarbarang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra moderen. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang.  Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (cash based) ke alat pembayaran nontunai (non cash) seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper based), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (card-based) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).

 

Alat Pembayaran Tunai

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen.

Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (cash handling) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang.

Menyadari ketidak-nyamanan dan inefisien memakai uang kartal, BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau Less Cash Society (LCS).

 

Alat Pembayaran Non Tunai

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (settlement) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) dan Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem BI-RTGS adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia.

Bisa dibayangkan, hampir 95 persen transaksi keuangan nasional bernilai besar dan bersifat mendesak (urgent) seperti transaksi di Pasar Uang AntarBank (PUAB), transaksi di bursa saham, transaksi pemerintah, transaksi valuta asing (valas) serta settlement hasil kliring dilakukan melalui sistem BI-RTGS. Pada tahun 2010, BI-RTGS melakukan transaksi sedikitnya Rp174,3 triliun per hari. Sedangkan transaksi nontunai dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan uang elektronik masing-masing nilai transaksinya hanya Rp8,8 triliun per hari yang dilakukan bank atau LSB.

Melihat pentingnya peran BI-RTGS dalam sistem pembayaran nasional, sudah barang tentu harus dijaga kontinuitas dan stabilitasnya. Bila sesaat saja sistem BI-RTGS ini ngadat atau mengalami gangguan jelas akan sangat menganggu kelancaran dan stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Hal itu belum memperhitungkan dampak material dan nonmaterial dari macetnya sistem BI-RTGS tadi. Untuk itulah BI sangat peduli menjaga stabilitas BI-RTGS yang dikategorikan sebagai Systemically Important Payment System (SIPS). SIPS  adalah sistem yang memproses transaksi pembayaran bernilai besar dan bersifat mendesak (urgent).Adalah wajar saja apabila Bank Indonesia sangat peduli menjaga kestabilan SIPS dengan mengelola risiko, desain, kehandalan teknologi, jaringan pendukung dan aturan main dalam SIPS. Selain SIPS dikenal pula System Wide Important Payment System (SWIPS), yaitu sistem yang digunakan oleh masyarakat luas. Sistem Kliring dan APMK termasuk dalam kategori SWIPS ini. BI  juga peduli dengan SWIPS karena sifat sistem yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Apabila  terjadi gangguan maka kepentingan masyarakat untuk melakukan pembayaran akan terganggu pula, termasuk kepercayaan terhadap sistem dan alat-alat pembayaran yang diproses dalam sistem.

Perlu diketahui bahwa BI bukan semata peduli akan terciptanya efisiensi dalam sistem pembayaran, tapi juga kesetaraan akses hingga ke urusan perlindungan konsumen. Yang dimaksud terciptanya sistem pembayaran, itu artinya memberi kemudahan bagi pengguna untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendah mungkin. Sementara yang dimaksud dengan kesetaraan akses, BI akan memperhatikan penerapan asas kesetaraan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan aspek perlindungan konsumen dimaksudkan penyelenggara wajib mengadopsi asas-asas perlindungan konsumen secara wajar dalam penyelenggaraan sistemnya.

Sumber : https://solopellico3p.com/

Teori Nilai Uang

  • August 6, 2019

Teori Nilai Uang

Teori Nilai Uang

Secara garis besar, teori tentang nilai uang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu teori nilai barang dan teori nilai internal.

Teori Nilai Barang

Teori nilai barang dibagi lagi menjadi dua, yaitu teori logam atau katalistik dan teori nilai batas.

  1. Teori Logam atau Katalistik

Teori logam atau katalistik dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut teori ini, masyarakat menerima benda sebagai uang karena bahannya terbuat dari logam bernilai tinggi.

Teori Nilai Batas

Teori nilai batas dikemukakan oleh Carl Menger. Menurut teori ini, masyarakat menerima benda sebagai uang karena masyarakat memerlukan barang tersebut.

Teori Nilai Internal

Teori nilai internal dibagi menjadi tiga, yaitu teori kuantitas uang, teori persediaan kas, dan teori pendapatan.

Teori Kuantitas Uang

Teori kuantitas uang menurut David Ricardo, menjelaskan bahwa harga barang dan jumlah uang yang beredar berbanding lurus, artinya bertambahnya jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan kenaikan harga, sedangkan jumlah output yang dihasilkan tidak berubah.

Teori Persediaan Kas atau Teori Sisa Tunai

Teori persediaan kas atau teori sisa tunai dikemukakan oleh Alfred Marshall. Teori Marshal tidak menekankan pada perputaran uang (velocity) dalam suatu periode, tetapi menekankan pada bagian pendapatan (GNP) yang diwujudkan dalam bentuk uang kas.

Teori ini dijelaskan dalam bentuk persamaan berikut :

M = k . Py

Ket :

M = jumlah uang yang beredar (Money)

k = koefisien (keinginan untuk menahan uang sebagai per sediaan kas)

P = tingkat harga umum(Price)

y = pendapatan (Income)

Teori Pendapatan

Teori pendapatan dikemukakan oleh J. M. Keynes. Teori ini disebut juga dengan teori LiquidityPreference. Menurut teori ini,  seseorang senang memegang uang tunai karena didorong oleh tiga motif, yaitu motif untuk bertransaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi.

Sumber :

 

Widjayanto, Bambang , DKK. 2009. Mengasah Kemampuan Ekonomi 1: Untuk SMA/ MA. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional

Sumber : https://dogetek.co/

Kewenangan Realokasi Frekuensi tak Boleh Melanggar UU

Kewenangan Realokasi Frekuensi tak Boleh Melanggar UU

  • August 6, 2019

Kewenangan Realokasi Frekuensi tak Boleh Melanggar UU

Kewenangan Realokasi Frekuensi tak Boleh Melanggar UU

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Ismail, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) mengakui hingga saat ini belum ada regulasi yang spesifik mengatur mengenai M&A di industri telekomunikasi.

Lanjut Ismail, meski belum ada perundang-undangan yang spesifik namun dalam kenyataannya sudah banyak perusahaan telekomunikasi yang menjalankan M&A.

“Buktinya sudah beberapa kali terjadi konsolidasi seperti XL dengan Axis. Lalu Indosat dengan Satelindo. Jadi sebenarnya konsolidasi itu tanpa tambahan aturan sebenarnya sudah bisa jalan. Namun yang menjadi masalah adalah mengenai frekuensi. Hingga saat ini belum ada aturan yang spesifik mengatur mengenai kepemilikan frekuensi hasil merger perusahaan telekomunikasi,” terang Ismail.

Dalam penjelasan PP 53 tahun 2000

Dalam penjelasan PP 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit disebutkan bahwa spektrum frekuensi radio dan orbit satelit merupakan sumber daya alam terbatas, dan penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya.

Sementara itu di pasal 25 PP 53 tahun 2000 ditegaskan bahwa Pemegang izin stasiun radio yang telah habis masa perpanjangannya dapat memperbaharui izin stasiun radio melalui proses permohonan izin baru.

Selain itu izin stasiun radio tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali ada persetujuan dari Menteri.

Ismail melanjutkan, dalam aturan yang baru nanti Kominfo ingin memastikan optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Tak hanya sekadar mendapatkan BHP frekuensi saja namun pemanfaatan frekuensinya tak optimal dan hanya dikuasai oleh salah satu operator saja.

Saat ini Kominfo telah membuat draft aturan mengenai pengaturan frekuensi pasca konsolidasi industri telekomunikasi.

Pertama, frekuensi seluruhnya dikembalikan ke operator. Kedua, sebagian dari frekuensi yang dimiliki operator seluler setelah konsolidasi ditarik kemudian dilelang. Dan yang ketiga adalah sebagian ditarik kemudian ditahan dulu untuk beberapa saat dan nantinya akan di realokasikan kepada perusahaan hasil konsolidasi.

Sementara itu, Mohammad Ridwan Effendi, Seketaris Jenderal Pusat Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB , angkat bicara mengenai draft aturan mengenai pengaturan frekuensi pasca konsolidasi industri telekomunikasi yang tengah digodok Kominfo.

Menurutnya regulasi yang akan mengatur mengenai frekuensi yang akan ditarik sebagian kemudian ditahan dulu untuk beberapa saat dan nantinya akan di realokasikan kepada perusahaan hasil konsolidasi, dinilai mantan komisioner BRTI ini cacat hukum dan berpotensi melanggar UU telekomunikasi dan PP 52 dan 53 tahun 2000.

“Prosedur yang ada di dalam perundang-undangan adalah frekuensi dikembalikan dahulu kepada negara dalam hal ini Menkominfo. Selanjutnya Menkominfo harus melakukan evaluasi menyeluruh terdapat operator telekomunikasi yang akan melakukan konsolidasi,” terang Ridwan.

Lanjut Ridwan, evaluasi yang dilakukan meliputi komitmen pembangunan yang selama ini telah mereka lakukan, rencana serta komitmen pembangunan yang akan akan dibuat oleh perusahaan pasca konsolidasi, jumlah pelanggan dan kebutuhan frekuensi perusahaan yang melakukan konsolidasi.

Setelah melakukan evaluasi menyeluruh, dengan kewenangan yang dimiliki, Menkominfo dapat melakukan relokasi frekuensi untuk perusahaan hasil konsolidasi. Sesuai dengan kebutuhan mereka dan komitmen mereka selama ini.

Contoh yang benar dan sudah dilakukan adalah ketika merger antara XL dengan Axis. Setelah XL dan Axis memutuskan untuk melakukan konsolidasi, Menkominfo melakukan evaluasi menyeluruh. Setelah evaluasi dilakukan, Menkominfo memerintahkan agar 10 Mhz frekuensi yang dimiliki oleh Axis harus dikembalikan kepada negara.

Setelah Axis mengembalikan frekuensi

Menkominfo merealokasikan lagi sisa frekuensi yang tersisa kepada Axis. “Memang aturan yang ada memberikan kewenangan kepada Menkominfo untuk mengatur penggunaan frekuensi. Namun kewenangan yang dimiliki oleh Menkominfo tak boleh disalahgunakan atau bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Sehingga menteri tak bisa dengan seenaknya saja dan sewenang-wenang dalam menetapkan atau membuat aturan. Aturan dan kewenangan yang melekat pada Menkominfo harus sesuai dengan UU,” papar Ridwan.

Lebih lanjut Ridwan mengingatkan kepada Menkominfo dalam membuat regulasi khususnya seputar konsolidasi industri telekomunikasi, harus taat hukum berupa UU Telekomunikasi  no 36 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2000.

 

Artikel terkait :

Rogoh Rp21 T untuk Satria, Satelit Internet Cepat

Rogoh Rp21 T untuk Satria, Satelit Internet Cepat

  • August 6, 2019

Rogoh Rp21 T untuk Satria, Satelit Internet Cepat

Rogoh Rp21 T untuk Satria, Satelit Internet Cepat

Menteri Komunikasi dan Informasi

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp21,4 triliun untuk membuat satelit internet cepat.

Dana tersebut sudah mencakup proses merancang satelit, memanufaktur, mengoperasikan hingga memelihara satelit untuk kurun waktu 15 tahun ke depan.

“Dana Rp21,4 triliun untuk membangun merancang dan mengoperasikan serta memelihara selama 15 tahun

Jadi kalau dilihat angka seperti besar tap ini sudah termasuk kepada proses atau operasional serta memelihara [satelit],” kata Rudiantara kepada awak media usai Penandatanganan KPBU Proyek SMF di Ballroom Museum Nasional, Jakarta, Jumat (3/5).

Alasan pemilihan daerah disebut Rudi tak lain untuk mendorong pemerataan ekonomi khususnya di daerah terluar Indonesia yang tidak terakases kabel serat optik seperti Kalimantan dan Papua.

Rencana peluncuran ‘Satria’ dilakukan lantaran kapasitas satelit yang dimiliki pemerintah masih belum mencukupi, meski sudah menyewa 60 persen kapasitas satelit Nusantara 1 milik Pasifik Satelit Nusantara (PSN).

Satelit ini akan mendukung jaringan komunikasi untuk 93.900 sekolah

47.900 kantor pemerintahan, 3.700 puskesmas, dan 3.900 markas polisi dan TNI yang sulit dijangkau kabel optik. Setidaknya ada 140 ribu titik yang tidak dapat akses internet lantaran tidak terjangkau oleh kabel serat optik.

Sumber : https://symbiantweet.com/

Satelit Terbesar se-Asia Ada Di Indonesia

Satelit Terbesar se-Asia Ada Di Indonesia

  • August 6, 2019

Satelit Terbesar se-Asia Ada Di Indonesia

Satelit Terbesar se-Asia Ada Di Indonesia

Indonesia akan segera memiliki satelit terbesar di Asia

Hal ini akan terealisasi melalui satelit multifungsi Indonesia bernama Satelit Republik Indonesia (Satria). Rencananya Satria akan mulai dibangun pada akhir 2019 dan membutuhkan waktu perencanaan tiga tahun setengah dengan estimasi meluncur ke slot orbit pada 2022. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan satelit Satria dari segi kapasitas adalah satelit terbesar di Asia. Satelit itu berada dii posisi ke-5 secara global pada kategori satelit yang sama.

“Kita bukan mau bersombong-sombong satelit, tapi dari sisi kebutuhan, ini akan meningkatkan posisi Indonesia.

Kita negara yang dilandasi infrastruktur komunikasi, terutama internet satelit,” kata Rudiantara di Museum Nasional, Jumat (3/5/2019). Tetapi Rudiantara mengatakan pengoperasiannya akan dimulai lebih cepat dengan menyewa terlebih dahulu karena kebutuhan masyarakat. “Secara perlahan akan kita pindahkan kalau Satria sudah ada di slot-nya,” ujarnya.

Perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan satelit Satria

Ia memerinci bahwa perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan satelit Satria membutuhkan Rp 21,4 triliun untuk 15 tahun. Walaupun terlihat besar, Rudiantara menerangkan bahwa nilai itu sudah termasuk proses operasional dan pemeliharan. Rudiantara juga mengatakan satelit Satria ini berbeda dengan satelit yang dioperasikan Indosat, Telkom, dan BRI. Ini karena satelit itu dibuat dan didesain khusus untuk internet cepat. Satelit Satria dilengkapi dengan teknologi Very High Throughput Satellite (V-HTS), serta frekuensi Ku-Band dengan kapasitas 150 Gbps.

Sumber : https://thesrirachacookbook.com/

Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Menghindari sumber daya yang tak terbarukan

  • August 2, 2019

Menghindari sumber daya yang tak terbarukan

Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Sumber daya yang tak terbarukan adalah bahan-bahan yang tidak dapat digunakan secara berkelanjutan. Tetapi umur mereka dapat diperpanjang dengan cara daur ulang, penghematan, atau dengan gaya pembuatan suatu produk pengganti bahan-bahan tersebut.

Berusaha untuk tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi.

Kapasitas daya dukung ekosistem bumi mempunyai batas-batas tertentu. Sampai tingkat tertentu ekosistem bumi dan biosfer masih tahan bertahan terhadap gangguan atau beban tanpa mengalami kerusakan yang membahayakan.
  • Mengubah sikap dan gaya hidup orang perorang guna menerapkan etika baru untuk hidup berkelanjutan, kita  harus mengkaji ulang tata nilai masyarakat dan mengubah sikap mereka. Masyarakat harus memperkenalkan nilai-nilai yang mendukung etika baru ini dan meninggalkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan falsafah hidup berkelanjutan.
  • Mendukung kreatifitas masyarakat untuk memlihara lingkungan sendiri.
  • Menyediakan kerangka kerja nasional untuk memadukan upaya pembangunan pelestarian. Dalam hal ini diperlukan suatu program nasional yang dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan.

Menciptakan kerjasama global.

Untuk mencapai keberlanjutan yang global, maka harus ada kerja sama yang kuat dari semua negara. Tingkat pembangunan di setiap negara tidak sama. Negara-negara yang penghasilannya rendah harus dibantu agar bisa membangun secara berkelanjutan.
Kesembilan prinsip diatas, sebetulnya bukan merupakan hal yang baru. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan pernyataan-pernyataan yang telah sering muncul dalam berbagai pemberitaan mengenai perlunya persamaan hak, pembangunan yang berkelanjutan, dan pelestarian alam.
Selanjutnya Sudharto P. Hadi mengemukakan empat prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu:
1. Pemenuhan kebutuhan dasar baik materi maupun non-materi.
Pemenuhan kebutuhan materi sangat penting karena kemiskinan dipandang baik sebagai penyebab maupun hasil dari penurunan kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan penurunan kualitas hidup, karena masyarakat tidak lagi memiliki sumber daya alam yang bisa dijadikan aset untuk menopang kehidupan.
Kebutuhan non-materi yang dicerminkan dalam suasana keterbukaan, bebas dari rasa tertekan, demokratis yang merupakan syarat penting bagi masyarakat untuk bisa mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keikutsertaan masyarakat akan mampu meningkatkan kualitas keputusan, karena sesungguhnya masyarakat adalah para pakar lokal dalam arti lebih memahami kondisi dan karakter lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.adanya kesempatan menyampaikan pendapat akan menumbuhkan perasaan sebagai part of process.

Pemeliharaan lingkungan.

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, ada dua prinsip penting yaitu prinsip konservasi dan mengurangi konsumsi. Pemeliharaan lingkungan hidup sebenarnya sangat terkait dengan prinsip pemenuhan kebutuhan manusia. Bahkan jika kerusakan sudah sedemikian parah akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu konservasi dimaksudkan untuk perlindungan lingkungan. Sedangkan prinsip mengurangi konsumsi bermakna ganda. Pertama, mengurangi konsumsi ditujukan pada negara maju sehubungan dengan pola konsumsi energi yang besar yang menyebabkan terjadinya polusi dan penurunan kualitas lingkungan. Kedua, perubahan pola konsumsi merupakan seruan yang ditujukan kepada siapa saja (sebagai individu) baik di negara maju maupun di negara berkembang agar mengurangi beban bumi.

Keadilan sosial.

Berkaitan dengan keadilan, prinsip keadilan masa kini menunjukkan perlunya pemerataan dalam prinsip pembangunan. Kadilan masa kini berdimensi luas termasuk di dalamnya pengalokasian sumber dayaalam antara daerah dan pusat. Sedangkan keadilan masa depan berarti perlunya solidaritas antar generasi. Hal ini menunjukkan perlunya pengakuan akan adanya keterbatasan (limitations) sumber daya alam yang harus diatur penggunaannya agar tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.

Penentuan nasib sendiri.

enentuan nasib sendiri meliputi prinsip terwujudnya masyarakat mandiri dan partisipatori demokrasi. Masyarakat mandiri (self relient community) adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Hal ini termasuk penentuan alokasi sumber-sumber daya alam. Sedangkan prinsip partisipatori demokrasi adalah adanya keterbukaan dan transparansi. Dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka maka masyarakat akan merasa menjadi bagian dari proses sehingga tumbuh rasa memiliki dan pada gilirannya bisa memperoleh manfaat atas perubahan yang terjadi di sekitar mereka.
Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di atas, akan bisa terwujud jika didukung oleh pemerintahan yang baik (good governance). Dari uraian tentang prinsip-prinsip pembangunan berklanjutan di atas, nampak bahwa konsep ini menghendaki suatu transformasi dalam pola kehidupan dan kelembagaan.
Jika interpretasi tentang pembangunan berkelanjutan termasuk mengurangi konsumsi dari negara-negara industri, maka agendanya akan meliputi perubahan perilaku dan gaya hidup. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana mendorong konsumsi barang-barang non material dan jasa daripada energi dan barang-barang konsumtif.
Artikel terkait :
Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pengembangan Sistem Pembangunan Berkelanjutan

  • August 2, 2019

Pengembangan Sistem Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu standar yang tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga penting bagi kebijakan lingkungan sebaik mungkin. Adapun ciri-ciri pembanguan yang berkelanjutan meliputi:
  1. Menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, secara langsung maupun tidak langsung.
  2. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam arti memanfaatkan sumber daya alam sebanyak alam dan teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari.
  3. Memberi kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya di daerah untuk berkembang bersama-sama baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkelanjutan.
  4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber daya alam, melindungi serta mendukung kehidupan secara terus menerus.
  5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fngsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan baik sekarang maupun masa yang akan datang.

Mendukung tujuan pembangunan

Dalam upaya mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan telah dilakukan upaya-upaya memasukkan unsur lingkungan dalam memperhitungkan kelayakan suatu pembangunan. Unsur-unsur lingkungan yang menjadi satu paket dengan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan akan lebih menjamin kelestarian lingkungan hidup dan mempertahankan dan/atau memperbaiki daya dukung lingkungannya.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan bagian dari setiap kegiatan yang berkaitan, baik secara sektoral maupun regional. Kegiatan itu akan dilaksanakan melalui pembentukan suatu sistem tata laksana dan tata cara yang dapat memantapkan kerjasama antar berbagai lembaga. Salah satu lembaga yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan keterpaduan antar sektor dalam pembangunan yang berkelanjutan ini adalah prosedur AMDAL yang merupakan sistem terpadu antar sektor yang membimbing dan menilai serta menyerasikan tindak lanjut dari hasil AMDAL suatu kegiatan di lokasi tertentu.
Penyelamatan dan pengelolaan lingkungan hidup serta proses pembangunan berkelanjutan pada umumnya merupakan suatu proses pembaruan yang memerlukan wawasan, sikap dan prilaku yang baru yang didukung oleh nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Wawasan ini dapat diperkaya lagi dengan kearifan tradisional mengenai lingkungan hidup dan keserasian lingkungan hidup dengan kependudukan.
Peran serta masyarakat dalam pembangunan amat penting pengaruhnya dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber daya alam menjadi milik bersama akan lebih terpelihara kelestariannya apabila seluruh masyarakat memahami dan memeliharanya.

Prinsip -prinsip Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan dilakukan oleh setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang dengan maksud untuk menyejahterakan warganya. Tetapi yang menjadi keprihatinan sekarang adalah adanya desakan semakin keras untuk melanjutkan pola pembangunan konvensional., terutama di negara berkembang disebabkan oleh pertambahan penduduk yang semakin banyak dan keinginan mengatasi kemiskinan yang cukup parah.
Untuk mempertahankan fungsi keberlanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, maka ada beberapa prinsip kehidupan yang berkelanjutan yang seharusnya diadopsi ke dalam pembangunan. Imam Supardi merinci prinsip tersebut sebagai berikut:
1. Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan prinsip ini mencerminkan kewajiban untuk peduli kepada orang lain dan kepada bentuk-bentuk kehidupan lain, sekarang dan di masa datang.
2. Memperbaiki kualitas hidup manusia tujuan pembangunan yang sesungguhnya adalah memperbanyak mutu hidup manusia. Ini sebuah proses yang memungkinkan manusia menyadari potensi mereka, membangun rasa percaya diri mereka dan masuk kekehidupan yang bermanfaat dan berkecukupan.
3. Melestarikan daya hidup dan keanekaragaman bumi.
Prinsip ini menuntut kita untuk:
  1. melestarikan sistem-sistem penunjang kehidupan
  2. melestarikan keanekaragaman hayati
  3. menjamin agar penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui berkelanjutan.

Sumber   : https://ngelag.com/

Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Contohnya

  • August 2, 2019

Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Contohnya

Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai daerah, masing-masing sebagai subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi dan fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung lingkungan yang berlainan. Pembinaan dan pengembangan yang didasarkan pada keadaan daya dukung lingkungan akan meningkatkan keselarasan dan keseimbangan subsistem yang juga berarti meningkatkan ketahanan subsistem.
Menurut Emil Salim, secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Sedangkan Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam.
Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No.23 Tahun 1997 adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.
Mengacu pada The World Commission on Environmental and Development menyatakan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan adalah proses pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi masa sekarang tanpa mengesampingkan atau mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya Holdren dan Erlich dalam Zul Endria(2003) menyebutkan tentang pembangunan berkelanjutan dengan terpeliharanya Total Natural Capital Stock pada tingkat yang sama atau kalau bisa lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan sekarang.

Pembangunan berkelanjutan yang dikonsep oleh Stren

While, dan Whitney sebagai suatu interaksi antara tiga sistem: sistem biologis dan sumberdaya, sistem ekonomi, dan sistem sosial, yang dikenal dengan konsep trilogi keberlanjutan: ekologi-ekonomi-sosial. Konsep keberlanjutan tersebut menjadi semakin sulit dilaksanakan terutama di Negara berkembang.
Menurut Hariyadi sebagaimana dikutip oleh Zul Endria (2003), pembangunan berwawasan lingkungan memerlukan tatanan agar sumber daya alam dapat secara berlanjut menunjang pembangunan, pada masa kini dan mendatang, generasi demi generasi dan khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup pemikiran aspek lingkungan hidup sedini mungkin dan pada setiap tahapan pembangunan yang memperhitungkan daya dukung lingkungan dan pembangunan di bawah nilai ambang batas.

Sejak dilaksanakannya Konferensi Stockholm 1972

masalah-masalah lingkungan hidup mendapat perhatian secara luas dari berbagai bangsa. Sebelumnya, sekitar tahun 1950-an masalah-masalah lingkungan hidup hanya mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan. Sejak saat itu berbagai himbauan dilontarkan oleh pakar dari berbagai disiplin ilmu tentang adanya bahaya yang mengancam kehidupan, yang disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Masalah lingkungan pada dasarnya timbul karena:

  • Dinamika penduduk
  • Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana.
  • Kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan teknologi maju.
  • Dampak negatif yang sering timbul dari kemajuan ekonomi yang seharusnya positif.
  • Benturan tata ruang.

Sumber : https://www.ram.co.id/

Alur Kisah Baru Museum Nasional Indonesia

  • August 2, 2019

Alur Kisah Baru Museum Nasional Indonesia

Alur Kisah Baru Museum Nasional Indonesia

Kemendikbud — Museum Nasional Indonesia yang tahun ini menginjak usia ke-238 tahun

tidak pernah berhenti mengembangkan diri. Museum Nasional Indonesia kini melakukan revitalisasi museum yang dalam prosesnya nanti akan menutup Gedung A selama 1,5 tahun, menambah gedung baru (Gedung C) yang sedang dalam taraf pembangunan, dan memperbarui seluruh storyline atau alur kisah museum.
Selain itu, kali ini Museum Nasional Indonesia juga menggelar pembukaan Pameran Storyline Museum Nasional Baru. Museum ini akan tetap menjalankan perannya sebagai pusat informasi, budaya, sosial, kajian, dan inspirasi. Pengembangan Museum Nasional Indonesia yang baru ini menuju ke arah visi “Museum Kebudayaan Indonesia Bertaraf Internasional.”
“Museum Nasional merupakan salah satu lembaga tertua di Indonesia. Saat ini masyarakat telah dapat menikmati pameran tetap pada dua gedung yang berbeda usia, yakni Gedung A yang dibangun pada 1862, dan Gedung B yang dibangun pada 1996,” ujar Kepala Museum Nasional Indonesia, Intan Mardiana, dalam sambutannya di acara pembukaan Pameran Storyline Museum Nasional Baru, Kamis (1/12/2016).

Intan juga menjelaskan bahwa Gedung B dibangun berdasarkan masterplan y

ang dibuat tahun 1996. pada masterplan tersebut telah dirancang satu kesatuan utuh Gedung Museum Nasional Indonesia yang terintegrasi antara Gedung A, B, dan C. “Pada tahun 2013 dimulai pelaksanaan pembangunannya dan pada tahun ini telah memasuki tahap ke-4,” tuturnya.
Pameran Storyline Museum Nasional Baru akan menjadi uji coba publik terhadap alur kisah Museum Nasional yang baru nantinya. Alur kisah ini berlandaskan pada konsep keindonesiaan seutuhnya.
Alur kisah yang baru diharapkan dapat lebih menghidupkan kisah di balik artefak, agar bisa menjadi jendela atau pintu masuk untuk memperkenalkan identitas bangsa Indonesia. Berbagai identitas yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok (identitas gender, etnis, bahasa, sosial, nasional, ras, keagamaan, dan regional) dapat menyadarkan, memberikan kebanggaan, dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Berbasis tema “Pendidikan Kebudayaan Indonesia”,

rencana Alur Kisah Museum Nasional Indonesia akan terbagi menjadi tiga sub-tema, yaitu “Menjadi Indonesia”, “Pusaka Nusantara”, dan “Lestari Indonesia”. Penyusunan Alur Kisah ini juga disesuaikan dengan perubahan tata-ruang dan alur pengunjung, sesuai rencana perubahan pintu masuk pengunjung.

Pembukaan pameran secara resmi dibuka dengan pemukulan bedug oleh Mendikbud RI ke-19, Wardiman Djojonegoro, yang didampingi oleh Direktur Jenderal Kebudayaan masa bakti 1993-1999, Edi Sedyawati, dan Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Harry Widianto.

 

Baca Juga :

 

 

IJSO Dorong Kolaborasi Keberagaman Ilmu Pengetahuan

  • August 2, 2019

IJSO Dorong Kolaborasi Keberagaman Ilmu Pengetahuan

IJSO Dorong Kolaborasi Keberagaman Ilmu Pengetahuan

Kemendikbud — International Junior Science Olympiad (IJSO) atau Olimpiade

Sains Internasional Tingkat SMP tahun 2016 mengambil tema ‘Science for Creative Innovation’. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad mengatakan, tema tersebut memiliki hubungan yang mendalam dengan keragaman global dalam ilmu pengetahuan. Hal itu tampak dari profil penulis pada makalah penelitian terbaru di beberapa jurnal ilmiah papan atas.

Saat membacakan pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam acara pembukaan IJSO 2016, Hamid mengatakan, fenomena yang berkembang saat ini adalah para ilmuwan dari berbagai bidang ilmu dan negara berkolaborasi untuk melakukan sebuah penelitian.

“Banyak ilmuwan tersebut ternyata berasal dari budaya masyarakat dan geografis berbeda

. Namun dalam penelitian, mereka semua bersatu dengan budaya global keilmuan sains. Ilmu benar-benar tanpa batas,” ucapnya saat pembukaan IJSO di Bali Nusa Dua Convention Centre, pada Sabtu pagi (3/12/2016).

Para ilmuwan dari berbagai latar belakang tentu membawa sudut pandang berbeda dalam menangani sebuah masalah ilmiah. Mereka memiliki perspektif yang sangat berbeda di tengah dunia dan keberagaman manfaat ilmu sains.

“Misalnya, ahli biologi dengan kecenderungan pada matematika, ahli biologi

yang bersudut pandang pada perilaku manusia, dan ahli biologi yang sangat menyukai mikroskop dan pekerjaan laboratorium mereka, semua bisa fokus pada kelebihan mereka,” ujar Hamid. Mereka memilih untuk menangani topik yang sama dengan menggunakan sudut pandang berbeda.

Atribut-atribut keanekaragaman global dalam ilmu pengetahuan itu, tambah Hamid, dapat dibudidayakan dari generasi muda, termasuk siswa berbakat dari seluruh dunia. Ia percaya IJSO dapat menjadi pelopor dalam upaya mendorong kolaborasi para ilmuwan muda. IJSO merupakan ruang yang mendorong kreativitas dalam keragaman ilmu pengetahuan dan pertukaran budaya.
International Junior Science Olympiad (IJSO) 2016 diselenggarakan pada tanggal 2 s.d. 11 Desember 2016. Sebanyak 276 siswa SMP dari 48 negara akan berkompetisi dalam pertandingan mata pelajaran Fisika, Biologi, dan Kimia. Tes IJSO terdiri dari 3 jenis yakni pilihan ganda (MCQ), teori, dan tes praktik (Experimental Test).

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Supriano, dalam laporannya mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan persiapan pelaksanaan IJSO ke-13 ini selama delapan bulan. “Pasca pengunduran diri negara Kamboja sebagai tuan rumah IJSO tahun 2016, Indonesia melalui Kemendikbud menyatakan siap menjadi tuan rumah IJSO ke-13

 

Sumber :

https://www.ayoksinau.com/